jurnal otonomi daerah. FISIPOL-UIR Jurnal Siasat. jurnal otonomi daerah

Kesatuan ini dapat disatukan melalui desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan memberi kesempatan. Didi Djadjuli Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. 92] /Contents 4. Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Otonomi Daerah, Reformasi Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013 xv Kata Kunci bersumber dari artikel Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya Muqoyyidin, Andik Wahyun Regional Expansion and Local Autonomy after Reform in Indonesia: Concepts, Empirical Facts and Future Recommendation The. Sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan juga. Kambo, G. Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah: Membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain di Indonesia. com b Fakultas. Oleh karena itu, buku yang ditu-lis Dr. 343. 1, Edisi 1, Juni 2011 (ISSN: 2087-9598) 1 DINAMIKA POLITIK PILKADES DI ERA OTONOMI DAERAH1 Studi tentang Relasi Politik Calon Kepala Desa dengan Para Pemilih Pilkades Alamsyah, SIP, M. Public Administration and Development, Jurnal vol. 2016. 35 Tahun 2008:. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. 42 Otonomi Daerah dan Kebijakan Anggaran Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi atas dapat dijadikan ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Prinsip otonomi luas itu mendapat landasannya pada Pasal 18. otonomi daerah dan bagaimana pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah di Indonesia. R. Kedudukan dan Urgensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Suatu Peraturan Daerah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang. rafli117@gmail. Ganjar Widhiyoga. UU tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya, sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. Peraturan terbaru yang mengatur tentang. QE Journal │Vol. 0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Korupsi, Kepala Daerah. II, No. 5, NO. Asal katanya autos (sendiri) dan nomos (keturunan). Pembahasan B. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020 DOI: 10. Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Otonomi daerah sesungguhnya sudah sejak lama diterapkan yang semuanya itu berkaitan dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah yakni sejak Undang-undang No. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398. pp. 2 No. Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. Jurnal: Antonius Tarigan (2009), Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk Peningkatan Penyelenggaraan. Jurnal Media Admnistrasi ISSN : 2503-1783, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2021 16 PENERAPAN OTONOMI DAERAH DEMI MEMPERSIAPKAN. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 13, Nomor 2 Juni 2005, hlm. 6 No. b. Di akhir tahun 2012, lahir kembali 5 daerah otonom yang terdiri dari 1 provinsi dan 4 kabupaten. kebijakan pertanahan yang diterapkan di D. Text (JURNAL DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH) DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM OTONOMI DAERAH. Oleh karenanya penting melembagakan kelembagaan mengenai harmonisasi produk hukum di daerah, agar pemerintah daerah dalam rangka menjalankan otonomi dan kekhususan daerah tidak tersandera dan bergantung kepada pemerintah pusat. 217. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Banyak rencana pemekaran daerah atau Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri. 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1, April 2013. Upaya Kesehatan. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. 11, No. com ABSTRAKOtonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL. pemerintahan berdasarkan otonomi daerah diselenggarakan, kegiatan pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan, A. Menurut Syarif Saleh: Otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari. Pertama, lingkup kewenangan daerah provinsi,. 2, Agustus (2020), 284-303 284 Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar. Jaminan Pelayanan Publik meliputi asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan. Volume 1. Etnisitas dalam Otonomi Daerah. Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya Di Indonesia 2016 Alexsander Yandra Metrics. 4 Dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2002. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. pdfParadigma baru pembangunan ekonomi daerah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta, 2003, hal. id / irbashmail@gmail. 2 Jurnal Maksipreneur, Vol. Setelah sepuluh tahun bertahan sebagai aturan terkait pelaksanaan Otonomi Daerah, pada tahun 2014 keluar Undang-Undang baru terkait pengelolaan otonomi. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemerintahan daerah 5. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. KONSEPSI ERA OTONOMI DAERAH Pemahaman banyak pihak tentang otonomi daerah diwarnai pemahaman yang beragam dengan perbendaharaan kata yang sudah tidak asing, bagi kita semuanya. Konsep otonomi daerah sebenarnya adalah konsep yang bertujuan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dalam hal pembangunan mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi masyarakat. ISSN 1978-5186 577 PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT-PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI SELUAS-LUASNYA MENURUT UUD 1945 Division of the Central Government and the Regional Government Authority in the Autonomy Based on the. DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI PAPUA Rini Maisari Universitas Islam Indonesia Email: rinimaisari1998@gmail. Female Family-Head Resilience in Building Family Food Security in New Normal Adaptation of. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(1), 1–8. 3. 2 No. Mudrajat Kuncoro ini menjadi sangat berarti untuk mengisi “kekosongan” infor-masi yang komprehensif tentang otonomi daerah yang dapat memperkaya pengetahuanOTONOMI DAERAH Pelaksanaan otonomi daerah memberi-kan konsekuensi legal bagi daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 33 IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH Iwan Henri Kusnadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Kota Subang, Jawa Barat iwanhenri01@gmail. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Tamansiswa No. 8828 Article history: Submitted 03 May 2018; Accepted 15 May 2018; Available online 1 Juny 2018. DAERAH: SUDUT PANDANG APARATUR DAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo E-mail : [email protected] 841. Sesungguhnya Otonomi Daerah,adalah produk anak bangsa yang cemerlang, lahir dari suatu pemikiran intelektual yang peduli dan prihatin akan kelangsungan pelaksanaan pembangunan. Bureaucracy development is one of a pact instrument to realize good governance. 4, No. 80 JURNAL CRIKSETRA, VOLUME 5, NOMOR 9, FEBRUARI 2016 urusan pemerintah dan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah terdapat pembagian kewenangan secara jelas, yang selanjutnya implikasi yuridis atas kebijakan ini bermuara pada semakin eksisnya urusan wajib daerah. berdasarkan Asas Otonomi. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Otonomi Da er ah di I ndo ne s ia t e lah diat ur da la m u nd a ng - u nda ng , yang dalam perkembangannya telah mengalamiperubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 40 PENDAHULUAN Salah seorang yang berpengaruh dalam berbagai pilihan sistem. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Melalui kewenangan yang Otonomi daerah menyangkut „nasib‟ kebanyakan orang, terutama yang berada di daerah. Gunawan. terselenggaranya otonomi Daerah”. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia. 1 | 2012 daerah (kabupaten/kota dan propinsi) menjadi sangat strategis. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Namor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Abstrak Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola. Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1, Maret 2019 (P-ISSN 2656-6273) (E-ISSN) DOI Number 44 Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah Desi Sommaliagustina1 1Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, desisommalia@umri. Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal”. Sutedi, Adrian. 0 semua yang ada di Indonesia bersifat terbatas baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. 28, Nomor 2, Agustus 2015 kemandirian di dalam mendanai dan. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. ISSN 2774-5147. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahDesentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 22 of 1999 as revised by Law No. 11150450000012. 3 Hal 44-46. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerima opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun berturut-turut, terhitung dari 2013-2017. Otonomi daerah adalah salah satu agenda utama reformasi yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. 9 No. 4 Utang Rosidin Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Pustaka Setia, 2010), hlm. Selanjutnya, pada ayat (2) Pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. 2 Pemerintahan sendiri berarti pemerintah yang diatur. otonomi daerah masih dianggap sebagai suatu “tameng” kekuatan bagi daerah yang mengarah kepada. . Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara menentukan urusan rumah tangga daerah. 18, 18 A dan B, dimana pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Kata kunci : Otonomi, Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD, IPM Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. Journal of Politics, Vol. (5) Manajemen Pemerintah, (5) Resolusi konflik. Masalah dan Masa Depan Otonomi Khusus DKI Jakarta sebagai lbu. antara otonomi daerah dan kesejahteraan orang Indonesia. “Negara mengakui danJURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 20 | V o l . Jurnal Ilmu Pemerintahan Moderat: Modern dan Demokratis. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan sebuah desentralisasi. Ulasan Lengkap. Jurnal PamongPraja, Vol. Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan tentang pelaksanaan elemen-elemen otonomi daerah dalam bidang manajemen pendidikan di daerah kabupaten, dengan tujuan dapat merumuskan butir-butir strategi implementasi kebijakan sebagai alternatif model kebijakan otonomi daerah dalam. OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG (THE REORIENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY ON IMPLEMENTATION OF. No. 1. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 11 0 R] /MediaBox[ 0 0 595. Dengan pemberlakuan undang- undang tentang pemerintahan daerah tersebut, maka berbagai daerah menuntut. Journal of Governance Innovation . Hoessein, B. Dalam pembahasanDari latar belakang masalah yang dikemukakan, penulis mencoba mencari dampak apa yang terjadi untuk semua kegiatan di DKI Jakarta atas otonomi daerah DKI Jakarta itu sendiri dalam menangani pandemi Covid-19 dengan menuliskan jurnal yang memiliki judul sebagai berikut ; “DAMPAK OTONOMI DAERAH DI PROVINSI DKI. USU e-Journals (82. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. 158 Yogyakarta ni’matul. , MS. 23/No. Adanya peningkatan kontribusi pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah, antara lain disebabkan daerah sangat agresif dalam mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan PAD, khususnya retribusi. Program tersebut antara lain: 1. 56 Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 19, Nomor 1, Januari 2021, hlm. 1. I Tahun 2011 : 31-42 35. perubahan dari Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari daerah (PAD). Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Proses desentralisasi dan otonomi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan aturan UU nomor 23 tahun 2014. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. otonomi masyarakat daerah, bukan hanya otonomi pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 1, April 2013. ini berkait erat dengan pembangunan daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kedua, kewenangan daerah dalam perizinan berusaha tersebut dihubungkan dengan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. H. Pengertian Otonomi Daerah Di Era Otonomi seperti saat ini kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Dampak pengiringnya juga telah mulai dirasakan. 118 Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. SWATANTRA: Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat is a peer-reviewed journal published by undergraduate as well as magister program of Administration Studies Department of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Jakarta. otonomi daerah sangat bervariasi dalam situasi yang satu dengan yang lain. written by nani March 13, 2018. (Dosen STISIP Banten Raya). ABSTRAK Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia. 1. Jurnal Siasat. com Abstract: Jakarta Capital City Is the most important part of the State of Indonesia, this province as a special government unit in itsOtonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 1 | Vol. Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah hak , wewenang serta kewajiban daerah dalam mengurus wilayahnya sendiri sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Simanjuntak, 2010). Daerah-Daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat Daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. 1.